susannehuber – Pengadilan Korea Selatan (Korsel) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan dan diskors. Surat perintah ini dikeluarkan pada Selasa (31/12/2024) pagi setelah tim penyidik mengajukan permintaan tersebut pada Senin (30/12/2024) setelah Yoon gagal memenuhi panggilan pemeriksaan untuk ketiga kalinya.
Yoon Suk Yeol, yang sebelumnya memberlakukan darurat militer di Korea Selatan, kini menghadapi tuduhan pidana pemberontakan yang dapat mengakibatkan hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Penyidik yang menyelidiki Yoon atas deklarasi darurat militernya meminta surat perintah penangkapan dan penggeledahan tersebut.
“Surat perintah penangkapan dan penggeledahan untuk Presiden Yoon Suk Yeol, yang diminta oleh Markas Besar Investigasi Gabungan, dikeluarkan pagi ini,” kata Markas Besar Investigasi Gabungan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.
Tindakan Yoon dalam memberlakukan darurat militer telah menjerumuskan slot kamboja Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade. Parlemen Korea Selatan telah mencopot Yoon dari jabatannya, tetapi keputusan akhir mengenai pemakzulannya masih menunggu persetujuan dari pengadilan konstitusi.
“Tidak ada jadwal yang ditetapkan untuk proses selanjutnya,” tambah pernyataan Markas Besar Investigasi Gabungan. Surat perintah penggeledahan dikeluarkan sekitar 33 jam setelah diminta, yang merupakan waktu terlama dalam sejarah untuk sidang surat perintah penggeledahan.
Meskipun surat perintah penangkapan telah dikeluarkan, tidak jelas apakah penyidik dan polisi akan dapat melaksanakannya. Dinas Keamanan Presiden sebelumnya telah menolak untuk mematuhi tiga surat perintah penggeledahan. Polisi dikerahkan Selasa pagi di luar kediaman Yoon di pusat kota Seoul, dalam upaya untuk mencegah keributan. Para pendukung dan pengunjuk rasa Yoon yang menuntut pencopotannya telah mengintai kediamannya.
Media lokal melaporkan bahwa penangkapan atau penggeledahan yang akan segera terjadi di kediaman presiden tidak mungkin terjadi, karena penyidik mungkin akan berusaha berkoordinasi dengan dinas keamanan presiden. Secara teknis, siapa pun yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan dapat ditangkap.
Ratusan pendukung Yoon berkumpul di depan kediamannya, membawa plakat dan bendera Korea Selatan, serta meneriakkan slogan-slogan seperti “Darurat militer sah! Pemakzulan tidak sah!”16. Sementara itu, para pengunjuk rasa yang menuntut pencopotannya juga hadir di lokasi yang sama, menciptakan ketegangan di antara kedua kelompok.
Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, menyebut surat perintah penangkapan tersebut sebagai “ilegal dan tidak sah” dan mengatakan bahwa tim hukum Yoon akan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan surat perintah tersebut.
Surat perintah penangkapan ini memberikan waktu hingga 7 hari bagi penyidik untuk melaksanakan penangkapan. Jika Yoon ditangkap, ia akan ditahan di pusat penahanan Seoul atau di stasiun polisi setempat.
Pengadilan konstitusi memiliki waktu hingga Juni 2025 untuk memutuskan apakah akan mengonfirmasi pemakzulan Yoon atau mengembalikan jabatannya. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 3 Januari 20258.
Penerbitan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol menandai momen bersejarah di Korea Selatan, di mana untuk pertama kalinya seorang presiden yang masih menjabat menghadapi risiko penangkapan. Krisis politik yang dipicu oleh deklarasi darurat militer Yoon terus berlanjut, dengan ketidakpastian yang tinggi mengenai langkah hukum selanjutnya dan reaksi dari berbagai pihak.